Andil Jokowi Menurunkan Kebocoran Anggaran dari 1000T Menjadi 500T

CALON presiden (petahana) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu kebocoran anggaran yang diangkat oleh capres 02 Prabowo Subianto.

Diungkit oleh Jokowi saat menghadiri acara deklarasi alumni SMA Jakarta di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2/2019), Jokowi mengatakan anggaran negara pada 2018 sebesar Rp 2 ribu triliun.

Jokowi meminta agar tak ada pihak yang membuat pernyataan yang membuat masyarakat jadi resah. Sebab, ucap Jokowi, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) disetujui oleh seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk, laporan pertanggungjawabannya setiap tahun, yang ditandatangi oleh seluruh fraksi.

“Jangan sampai sudah tanda tangan, semua partai sudah tanda tangan, kemudian baru ngomong Rp 500 triliun bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor! Bocor dari mana?” ujar Jokowi berapi-api disambut riuh ribuan Alumni SMA di Jakarta. Mereka pun meneriakkan “Jokowi! Jokowi!”

Jokowi menerangkan, setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit terhadap APBN. Kebocoran anggaran pasti terdeteksi oleh BPK.

Jokowi menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, hampir 80 persen atau 80 dari 87 kementerian dan lembaga yang ada mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Seingat saya 80 dari 87 kementerian dan lembaga yang ada,” ucap Jokowi.

Saat berbicara di salah satu televisi swasta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kredibilitas lembaganya dalam menyusun dan mengelola anggaran negara.

Menurut Sri Mulyani, mulai penyusunannya saja anggaran negara telah melalui berbagai tahapan. Apalagi, ada landasan hukum dan lembaga otoritas yang mengatur dan mengawasi.

“Sebetulnyakan begini; saya sebagai Menkeu selalu sampaikan dimensi keuangan negara termasuk APBN. Penyusunan anggaran tidak tiba-tiba dibawa ke DPR, diketok. Prosesnya dari Bulan Maret bikin asumsi makro, diskusi, bahas amplop besar, Presiden buat nota keuangan kemudian disampaikan Bulan Agustus, dibahas lagi sampai akhir Bulan Oktober,” jelas Sri Mulyani, Rabu (13/2/2019).

“Semua dilihat, dibahas oleh semua komisi badan anggaran, akhir bulan Oktober baru diketok. Itu menjadi undang-undang yang melandasi kita bekerja. Jadi, tidak semau kita tapi ada aturannya.”

Sri Mulyani juga menjelaskan setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mengaudit anggaran negara sehingga jika ada kesalahan apalagi kebocoran, pasti ketahuan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan, BPK memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada hasil audit anggaran negara. Hal ini membuktikan Kemenkeu telah mengelola anggaran negara dengan baik.

“[Anggaran negara] kan diaudit BPK, yang bicara tentang aturan dan akurasi angka. Ada angka yang salah saja dia kritik, apalagi bocor. Kita dapat WTP, berarti kita proper dalam menjaga.”

“Kalau ada yang concern tentang penggunaan anggaran salah, korupsi, kita punya mekanisme hukum, ada KPK, kepolisian, kejaksaan,” sambungnya.