PNS Indonesia dan Australia Ternyata Punya Persamaan, Logh

Mungkin Anda pernah mendengar laporan di media-media Indonesia soal studi banding yang dilakukan oleh wakil rakyat dan pejabat di Indonesia dan menghabiskan uang negara.

Hal yang sama juga terjadi di Australia, tepatnya di negara bagian Queensland dengan ibu kota Brisbane.

Angka terbaru menunjukkan para pegawai negeri sipil (PNS) di Queensland telah menghabiskan hingga AUS$5 juta, atau lebih dari Rp47,5 miliar, untuk berpergian ke luar negeri dalam 12 bulan terakhir.

Seperti yang dilakukan badan otoritas keuangan di negara bagian tersebut, Queensland Treasury Corporation (QTC), yang membiayai 16 pejabatnya untuk berpergian dan konferensi, dengan nilai hampir setengah juta dolar Australia.

Kepala QTC, Gerard Bradley bersama dua staf seniornya, Jose Fajardo dan Michael Anthonisz, menghabiskan AUS$107,600, atau lebih dari Rp1 miliar, untuk berpergian selama dua minggu ke Amerika Serikat, Mexico, Peru, Kolombia, Chili untuk “pertemuan tingkat tinggi berdasarkan kontak yang telah dijalin selama bertahun-tahun”.

Juru bicara Gerard mengatakan perjalanan tersebut adalah untuk menarik para investor ke Queensland.

Kepala badan otoritas keuangan Queensland bersama staf seniornya pernah menjalankan perjalanan ke Amerika Tengah dan Selatan, termasuk Kolombia.

Supplied

TAFE Queensland menjadi agen dan perusahaan pemilik pemerintah yang paling banyak menghabiskan pengeluaran, dengan jumlah yang diklaim AUS$552.169. lebih dari Rp5,2 miliar.

Angka-angka tersebut diperoleh dari data pemerintah Australia yang baru-baru diterbitkan online.

Sementara itu departemen pemerintah di Queensland yang paling banyak menghabiskan dana adalah Departemen Pendidikan, dengan lebih dari AUS$1,1 juta, lebih dari Rp10,4 miliar, untuk mengirim 390 guru, kepala sekolah dan eksekutif ke seluruh penjuru dunia.

Departemen Kehakiman dan Jaksa Agung dilaporkan telah menghabiskan AUS$100.500, lebih dari Rp955 juta, termasuk untuk perjalanan kepala Pengadilan Banding Queensland, Walter Sofronoff, yang bepergian dengan istrinya ke Inggris untuk melakukan tur dke sejumlah pengadilan dan Mahkamah Agung di Inggris.

Lukas dan Jasmine Carey disebut komisi anti korupsi sebagai ‘korupsi birokratis yang sering terjadi’.

Foto: Facebook

Di negara bagian lainnya, yakni Victoria, dengan Melbourne sebagai ibu kotanya, Komisi Anti Korupsi Victoria menemukan hampir semua pemerintahan daerahnya berisiko melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

Temuan juga menunjukkan para pejabat lokal sebenarnya mengetahui hal ini, namun cenderung membiarkannya.

Selain itu, ada pula potensi korupsi pada pengawasan proyek serta pengelolaan konflik kepentingan pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) di sana.

“Modus yang dilakukan pejabat bernama Lukas Carey yaitu, mengalokasikan kontrak proyek-proyek Pemkot ke perusahaan istrinya sendiri. Selain itu, dia masih juga menerima komisi dari dua kontraktor lainnya,” sebut Komisi Anti Korupsi Victoria.

Lukas telah dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara tiga tahun, serta denda AUS$31.200, atau lebih dari Rp296 juta. Istrinya juga dikenai denda sebesar AUS$20.500, atau hampir Rp195 juta.

Berita selengkapnya bisa Anda baca dalam bahasa Inggris di sini.

Artikel yang berjudul “PNS Indonesia dan Australia Ternyata Punya Persamaan, Logh” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita