Dalam debat capres Pilpres 2019, Prabowo menyatakan janji di antaranya menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga listrik, dan lainnya. Janji yang populis dan disukai tetapi dalam kenyataannya tidaklah realistis.
Berikut ini poin-poin janji Prabowo dalam debat perdana:
1. Menjamin kualitas hidup pemegang keputusan agar tak korupsi.
2. Menggandeng pakar-pakar untuk penyelarasan undang-undang agar regulasi di pusat tak bentrok dengan daerah.
3. Memperbaiki kualitas hidup birokrat.
4. Meningkatkan tax ratio jadi 16 persen.
5. Membentuk KPK di tingkat provinsi.
6. Menambah anggaran KPK.
7. Memberi investasi besar-besaran untuk pendidikan dan kesehatan.
8. Meningkatkan investasi di bidang polisi, intelijen, hingga angkatan perang agar ketahanan nasional RI mendahului negara lain.
Pasangan duet Prabowo, Sandiaga Uno, juga menambahkan setidaknya lima poin janji sehingga jika dijumlahkan menjadi 13 poin. Berikut ini poin-poinnya:
1. Memastikan hukum jadi satu peluang untuk investasi dan membuka lapangan kerja.
2. Memprioritaskan kepastian hukum.
3. Membuka lapangan kerja seluasnya agar masyarakat mendapat hidup layak.
4. Memastikan HAM mencakup pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
5. Memastikan penyandang disabilitas mendapat peluang kerja.
Kemudian ada pula janji-janji lain seperti misalnya, kita ambil contoh, adalah soal menurunkan harga listrik.
Soal tarif dasar listrik ini juga pernah diungkapkan Sandiaga Uno saat kampanye, di Jawa Barat, 22 Januari 2019. Kepada warga Telagamurni, Bekasi, ia berjanji akan menurunkan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL).
Janji yang diungkapkan Prabowo maupun Sandiaga itu memang menjadi angin surga dan populis di mata publik. Sebab, jika janji itu bisa terealisasi, maka beban biaya listrik bulanan masyarakat akan berkurang.
Namun, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah menilai tak mudah bagi pasangan Prabowo-Sandiaga mewujudkan janji itu. Sebab, penentuan TDL ini terkait dengan kurs rupiah terhadap dolar dan fluktuasi harga minyak dunia.
“Pada intinya, keputusan untuk menurunkan atau tidak menurunkan tarif listrik sangat bergantung dari harga minyak global dan kurs rupiah. Kalau kedua faktor tersebut melebih asumsi, maka keputusan untuk menurunkan tarif listrik akan sulit dan akan memberatkan APBN dan keuangan PLN,” kata dia.
Imaduddin menjelaskan, terlepas dari siapa pun presidennya, penurunan tarif dasar listrik tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan PLN sebagai badan usaha yang mendapat penugasan.
Sebab, kata dia, menurunkan tarif listrik tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan listrik pelat merah ini sama saja “membunuh” perusahaan secara perlahan-lahan.
Pernyataan Imaduddin ini tentu tidak berlebihan bila melihat laporan keuangan PLN. Berdasarkan data yang telah dipublikasikan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), sepanjang semester I-2018, PLN telah mencatatkan kerugian sebesar Rp5,35 triliun.
Kerugian tersebut akibat meningkatnya beban usaha yang ditanggung oleh PLN. Beban usaha perusahaan pelat merah ini menanjak dari Rp130,25 triliun di semester I-2017 menjadi Rp142,42 triliun pada semester I-2018.
Apabila penurunan tarif tetap dipaksakan, kata Imaduddin, maka konsekuensi terbesar adalah meningkatnya beban anggaran subsidi dalam APBN.
“Jika pemerintah memutuskan menurunkan tarif listrik, maka akan meningkatkan subsidi listrik. Dalam APBN 2019, ditetapkan subsidi listrik sebesar Rp59,3 triliun dan diperkirakan akan meningkat bila di saat yang bersamaaan harga minyak dunia dan kurs rupiah lebih besar dari asumsi RAPBN,” kata Imaduddin.
Kemudian soal menurunkan harga sembako.
Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto umbar janji di depan masyarakat. Kali ini di depan Forum Komunikasi Majelis Ta’lim (FKMT) serta relawan Aliansi Pencerah Indonesia (API) Prabowo sesumbar bisa menurunkan harga-harga sembako seperti daging, beras gula, telur, hingga daging ayam hanya dalam 100 hari kerja.
“Kita (kami) akan bekerja untuk emak-emak semuanya. Inshaa Allah kalau hitungan saya harga daging, harga telur, harga ayam, bisa kita turunin dalam 100 hari pertama. Harga beras saya juga feeling hitungan saya bisa kita turunkan,” ucap Prabowo di Desa Bojong Koneng, Bukit Hambalang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (8/2/2019).
Prabowo menyadari kebutuhan dan kesulitan para hadirin yang disebabkan mahalnya kebutuhan harga pokok bagi masyarakat kelas menengah bawah. “Kita dukung kebutuhan emak-emak semuanya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu yang boros akan kita tutup akan kita kurangi semuanya, kita tutup semua kebocoran negara,” ujar Prabowo.
Persoalannya meski gampang diucapkan namun janji macam itu lebih mirip bualan politik karena nyaris mustahil direalisasikan. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah kasih kita penjelasan. Menurutnya siapa pun presiden yang akan dilantik pada Oktober 2019 nanti akan sulit menurunkan harga sembako terutama beras dalam 100 pertama. Ini karena menurutnya sejak 10 tahun terakhir terjadi semacam siklus dimana harga beras cenderung naik pada bulan Oktober alih-alih turun.
Ia mencontohkan harga beras pada tahun 2018 yang relatif terkendali dan didukung surplus tetap mengalami kenaikan. Rusli mencatat, dari 2017 ke 2018 beras dengan kualitas bawah dan medium naik rata-rata Rp400-500/kg.
Belum lagi data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan saat inflasi umum tahun 2018 di angka 3,13 persen saja, nilai inflasi volatile terpaut jauh di angka 3,39 persen. Hal ini mengindikasikan harga bahan pokok memang sulit diturunkan. “Itu tantangannya berat. Semua presiden belum bisa meredam gejolak harga di akhir tahun,” ucap Rusli saat dihubungi reporter Tirto, Sabtu (9/02/2019).
Rusli memperikirakan pada 100 hari pertama usai pelantikan presiden, Indonesia belum mengalami panen beras cukup signifikan. Sehingga bila stok yang dimiliki Bulog tak cukup untuk menurunkan harga maka solusi yang tersedia adalah impor.
Namun impor juga tak gampang karena paling tidak prosesnya memerlukan waktu 2-3 bulan. Di saat yang sama langkah ini akan bertentangan dengan janji Prabowo yang ingin menghentikan impor untuk swasembada pangan. “Siapa pun dia terperangkap dalam siklus harga yang selalu meningkat di akhir tahun. Kalau mau impor saja enggak bisa satu bulan. Paling enggak tiga bulan,” ucap Rusli.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan janji Prabowo merefleksikan kelemahan dalam memahami isu pangsan secara menyeluruh. Menurutnya, menurunkan harga pangan sangat kontradiktif dengan janji Prabowo menyejahterahkan petani.
Ia mengatakan petani memang membutuhkan harga yang layak untuk tetap dapat berproduksi. “Yang harus di-back up itu orang tidak mampu dan banyaknya petani. Tidak apa harga pangan itu mahal. Orang kaya enggak masalah, mereka mampu beli,” ucap Piter saat dihubungi reporter Tirto.
Tapi memback-up warga tidak mampu dan petani lewat subsidi juga tak gampang. Kebijakan ini bakal membebani APBN dan mendorong pemerintah menambah utang. Dan soal utang, kata Piter, adalah isu yang selama ini gencar dikritik Prabowo bersama pendukungnya. “Apa yang disampaikan Prabowo itu (turunkan harga sembako) kontradiktif. Kalau dia mau lakukan itu, akan melanggar janji dia yang lain,” ucap Piter.
Lalu kemudian untuk janji Prabowo yang ingin membuat Indonesia sebagai negara yang tidak melakukan import apapun.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, meminta agar capres nomor urut 02 Prabowo Subianto realistis dalam berkampanye. Hal itu disampaikan Ace menanggapi janji Prabowo deklarasi dukungan Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandiaga (Koppasandi) di Lapangan GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/11/2018). “Menurut saya harus realistis, terhadap apa yang diucapkannya. Saya ambil contoh yang sederhana saja ya. Masyarakat Indonesia ini kan kecenderungannya sekarang ini sudah banyak mie instan, sumber dari mie instan itu apa sih, kan itu gandum,” kata Ace melalui pesan singkat, Senin (5/11/2018).
“Gandum itu tumbuh enggak di indonesia? Pasti kebutuhan gandum impor dari luar negeri. Apakah kita mau meminta supaya rakyat Indonesia supaya tak makan mie instan atau menyediakan mie instan tapi memproduksinya dengan gandum, yang pasti akan impor juga,” lanjut dia.
Menurut Ace, swasembada pangan bisa menjadi janji kampanye tetapi harus tetap realistis. Ia mengatakan, impor yang dilakukan pemerintah selama ini juga tidak sembarangan dan hanya dilakukan untuk menjaga kestabilan harga. “Kerap kali kita dihadapkan pada situasi di mana sulit misalnya kita untuk tidak melakukan impor karena cuaca el nino sehingga produksi kita jadi turun. Sehingga memungkinkan bagi terjadinya ketidaktersediaan stok pangan,” kata Ace.
“Jadi ya mau enggak mau supaya terjadi stabilitas harga, maka ya kita harus melakukan impor. Jadi apa yang dilakukan pemerintah itu saya kira juga memiliki argumen tertentu sehingga dia harus melakukan impor,” lanjut dia. Prabowo sebelumnya menerima dukungan dari Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandiaga (Koppasandi) di Lapangan GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/11/2018).
Banyak hal yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan hampir satu jam itu. Dalam pidatonya, Prabowo bercerita tentang kondisi petani beras di Klaten yang tidak bisa menjual padi ketika panen tiba. Alasannya, karena pemerintah telah mengimpor beras dari luar yang harganya lebih murah dari petani. Hal yang sama juga terjadi pada petani tebu. Menurut dia, ini merupakan suatu ironi.
No comments:
Post a Comment